PTSP-Kanwil Kemenag Prov.Jawa Timur

DAFTAR LAYANAN

Konsultasi Ortala dan Kepegawaian

Konsultasi Ortala adalah layanan konsultasi terkait Ketatalaksanaan seperti penyusunan Laporan Kinerja, Penyusunan evidence PMPZI dan PMPRB. Konsultasi Kepegawaian adalah layanan konsultasi terkait layanan yang ada di kepegawaian

Read more

Legalisir Dokumen Kepegawaian

Legalisir Dokumen Kepegawaian adalah pengesahan atas fotocopy dokumen kepegawaian yang menyatakan bila fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya yang ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang.

Read more

Permohonan Petugas Do?a, Sumpah Dan Rohaniawan

Rekomendasi Izin Belajar Agama Ke Luar Negeri

Rekomendasi Pengecualian Dana Kompensasi Penggunaan Orang Asing (DKP)

Rekomendasi Izin Belajar Agama Bagi Wargs Negara Asing (WNA)

Rekomendasi Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA)

Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Bagi Warga Negara Asing

Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Bagi Warga Negara Asing

Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VTT) Bagi Warga Negara Asing (WNA)

Izin Belajar S1 Bagi PNS

Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari.

Read more

Izin Magang

Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, biasanya magang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir atau siswa SMA/MAN/Sederajat Kelas 2 sebagai salah satu syarat utama untuk mnyelesaikan proses pendidikan.

Read more

Izin Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta fakta.

Read more

Tugas Belajar S1 Bagi PNS

Mutasi JFU Tanpa Perubahan Grade

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
  3. KMA 48 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan PNS dalam JFU pada Kemenag;
  4. SE Sekjen No. SJ/B.II/2/KP.07.6/05803/2015 Tentang Penerbitan dan Perubahan SK JFU pada Kementerian Agama;
  5. Surat Sekjen No. B.II/2.3/KP.01.2/00263/2016 Tentang. Kelengkapan Berkas Pengajuan Usul Penerbitan dan Perubahan SK Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama RI.

Read more

Penetapan Status Penggunaan Bmn Bangunan

  1. Penetapan Status Penggunaan adalah penetapan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) sesuai tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  2. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi tanah, bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
  3. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.
  4. Setiap barang milik negara berupa bangunan harus diusulkan Penetapan Status Penggunaannya oleh pengguna barang ke Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jendral Kementerian Agama esuai ketentuan yang berlaku. Untuk usulan Penetapan Status Penggunaan dimaksud perlu adanya Surat Pengentar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Read more

Penetapan Status Penggunaan Bmn Kendaraan

  • Penetapan Status Penggunaan adalah penetapan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) sesuai tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  • Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi tanah, bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
  • Kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh manusia.
  • Setiap barang milik negara berupa kendaraan harus diusulkan Penetapan Status Penggunaannya oleh pengguna barang ke Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jendral Kementerian Agama esuai ketentuan yang berlaku. Untuk usulan Penetapan Status Penggunaan dimaksud perlu adanya Surat Pengentar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Read more

Penetapan Status Penggunaan Bmn Tanah

  • Penetapan Status Penggunaan adalah penetapan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) sesuai tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  • Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi tanah, bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
  • Setiap barang milik negara berupa tanah harus diusulkan Penetapan Status Penggunaannya oleh pengguna barang ke Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jendral Kementerian Agama esuai ketentuan yang berlaku. Untuk usulan Penetapan Status Penggunaan dimaksud perlu adanya Surat Pengentar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Read more

Pensiun Dini Bagi Pns Gol. III/d Ke Bawah

Pensiun dini adalah pensiun yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP).

Read more

Informasi Data Keagamaan

Informasi keagamaan merupakan data yang dibutuhkan masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

 

Read more

Permohonan Audiensi

Permohonan Audiensi adalah permohonan kunjungan atau pertemuan resmi dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili dengan pemohon dalam rangka bersilaturrahmi atau membahas suatu topik tertentu yang dinilai penting.              

Read more

Permohonan Narasumber Subag Informasi Dan Hubungan Masyarakat